Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang Harus Anda Ketahui

lembaga keuangan mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan pelayanan di bidang jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dengan cara pinjaman maupun pembiayaan.

Umumnya lebih ditujukan untuk usaha skala kecil dan mikro baik kepada anggota, kepada masyarakat, pengelola simpanan, hingga kepada pemberi jasa konsultasi pengembangan usaha. Dengan tujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan saja.

Baca Juga : Gadai BPKB Motor Langsung Cair

Jika dilihat dari definisi di atas, maka LKM disiratkan sebagai lembaga atau institusi profit motive yang juga social motive. Artinya setiap kegiaan yang dijalankan lebih ke arah community development dan tetap mengedepankan perannya sebagai lembaga intermediasi urusan keuangan.

Karena berhubungan dengan intermediasi, maka LKM juga selalu melakukan kegiatan simpan pinjam. Menariknya adalah memberikan pinjaman kepada anggotanya. Selain itu, dituntut untuk menumbuhkan kesadaran menabung kepada para anggotanya terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

Jenis Lembaga Keuangan Mikro Yang Ada di Indonesia

Untuk memperjelas pemahaman mengenai LKM, di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis LKM di Indonesia. Terutama yang difokuskan di tingkat kecamatan dan tingkat pedesaan, karena jenis LKM tersebut adalah LKM yang secara langsung bersentuhan dengan kelompok pemerintahan paling kecil, dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa.

1. Badan Kredit Desa (BKD)

Karena Badan Kredit Desa (BKD) memiliki sepak terjang paling lama di Indonesia, maka tidak heran BKD memiliki gelar LKM formal pertama yang berdiri di Indonesia.

Pada saat itu, berdirinya BKD tidak terlepas dari awal berdirinya AVB (Algemene Volkerediet Bank) yang saat ini kita kenal sebagai Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pada prosesnya, untuk pengawasan dan supervisi dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga saat ini. Salah satu produknya adalah dengan memberikan kredit berdurasi pendek dengan jangka waktu hanya 3 bulan hingga empat bulan saja, bagi masyarakat yang membutuhkan.

Untuk dananya sendiri didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga berasal dari pinjaman lunak BRI.

2. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP)

Berdirinya Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yaitu pada tahun 1980-an sebagai upaya pemerintah dalam mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang cukup banyak beroperasi di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terutama di Pulau Jawa pada tahun 1970-an yang cukup menjamur.

Kebijakan berdirinya LDKP bertujuan untuk membedakan lembaga perkreditan yang difokuskan di desa yang sudah lama berdiri di Pulau Jawa.

Karena di setiap wilayah LDKP memiliki nama-nama yang berbeda, sehingga identifikasi akan sulit dilakukan, bahkan ada lembaga LDKP yang berbasis adat terutama muncul di Provinsi Balidan Provinsi Sumatra Barat, walaupun di wilayah provinsi lain masih banyak juga LDKP yang berbasiskan kecamatan.

3. Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Sesuai dengan namanya, Badan Kredit Kecamatan (BKK) adalah lambaga keuangan mikro yang beroperasi di tingkat kecamatan yang supervisinya dan pengelolaan di dalamnya berada di bawah naungan pemerintah provinsi.

Berdasarkan perjalanannya, pada tahun 1990 BKK berubah nama menjadi BPR berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.

Karena regulasinya sudah berbeda, maka pengawasan dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di tiap-tiap provinsi, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, persetujuan pinjaman harus diketahui oleh Camat di tingkat kecamatan.

Pada awalnya, produk yang ditawarkan hanya dalam bentuk pinjaman dan simpanan wajib yang diambil dari persentase pinjaman. Namun seiring berjalannya waktu, mulai memperkenalkan produk baru seperti simpanan sukarela (dalam bentuk tabungan) yang isitlah lainnya adalah Tabungan Masyarakat Desa (TAMADES).

Pada pengembangannya, dana yang didapatkan berasal dari simpanan pihak ketiga, dan pemerintah provinsi melalui BPD. Durasi pinjamannya juga bervariasi mulai dari mingguan, bulanan, hingga maksimal berdurasi satu tahun.

4. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

Khusus untuk LKM ini berada hanya di provinsi Jawa Barat saja. adapun untuk wilayah operasionalnya tidak jauh berbeda dengan BKK, hanya saja pola kepemilikannya saja yang cukup berbeda. Persentasenya adalah LPK 55 % untuk pemerintah provinis, sedangkan sisanya 45 % untuk pemerintah kabupaten.

Pada tahun 1997, cukup banyak LPK berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah provinsi yang tidak main-main, dari kabupaten, dan juga dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Akan tetapi, cukup disayangkan tidak semua LPK bisa diubah dengan mudah menjadi BPR, karena pada kenyataannya cukup banyak LPK yang terkendala dengan urusan permodalan maupun sistem manajemennya hingga saat ini.

Untuk pengelolaannya, LPK sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan dibantu oleh Bank Permbangunan Daerah (BPD). Pada prosesnya, walaupun pelaporan keuangan LPK dilaporkan langsung ke BPD, namun untuk pengawasan dan juga supervisinya tidak dilakukan oleh BPD secara langsung, melainkan oleh komite yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan BPD.

Pinjaman di LPK hanya diberikan kepada para anggota yang sudah melalui tahapan rekomendasi dari pejabat desa dan pejabat kecamatan. Untuk pinjaman di LPK sifatnya adalah tanpa jaminan (collateral free) yang diberlakukan sanksi atau denda bagi siapapun yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran cicilan dari tenor yang ditargetkan.

5. Lembaga Pitih Nagari (LPN)

LPN atau Lembaga Pitih Nagari adalah lembaga keuangan mikro yang hanya ada di provinsi Sumatera Barat. Apalagi sistemnya sangat erat dengan desa adat yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan nama Nagari, dan itupun hanya ada di daerah Padang Pariaman saja.

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1962 Bank Pembangungan Daerah mengubah namanya menjadi Bank Nagari. Sedangkan Lumbung Pitin Nagari (LPN) berdiri pada tahun 1972 yang dimaksudkan untuk mendukung Bank Nagari dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan.

Karena berhubungan dengan adat setempat, Lembaga Keuangan LPN tumbuh dan berkembang dengan mengedepankan jul-julo atau gotong royong. Sudah sewajarnya hal ini ditumbuhkan karena memang pada awal mula berdirinya hanya dikhususkan bagi sanak keluarga saja.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya berubahlah menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang tumbuh di kenagarian dalam bentuk aktifitas simpan pinjam dana Kelola.

Sebetulnya jika di telusur lebih dalam bahwa model organisasi LPN tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya, yaitu masyarakat yang ingin menjadi anggota di dalamnya harus menyetorkan dana dalam bentuk simpan wajib. Hanya saja, yang berlaku di LPN ini biasanya cenderung berbentuk adat yang sudah menjadi budaya.

6. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Sama halnya dengan LPN yang berada di Sumatera Barat, untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tumbuh dan berkembang di provinsi Bali. Bahkan sudah diakui oleh pemerintah pusat yang merupakan LKM paling sukses diantara lembaga keuangan mikro lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sistem pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh Desa adat, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan BPD. Untuk simpanan dan pinjaman dari LPD, hanya diperuntukan bagi anggota desa adat saja.

Itulah beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Indonesia dan perlu anda ketahui sebagai informasi. Semoga bermanfaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.