Keuangan Inklusif. Sebagian besar masyarakat perkotaan, utamanya kalangan muda pasti sudah tidak aneh lagi dengan namanya perbankan, asuransi, investasi dan lain sebagainya.
Berbeda dengan sebagian besar masyarakat pedesaan dan juga masyarakat lainnya secara umum, jangankan memiliki asuransi dan investasi, akun bank saja mungkin tak mereka miliki.
Tidak adanya akses ke layanan keuangan formal dan kurangnya edukasi pada mereka tentang bagaimana cara mengakses layanan keuangan dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik bisa merugikan mereka secara langsung.
Baca Juga : Pinjaman Tanpa BI Checking Jaminan Sertifikat
Sebagai contoh, saat ini banyak sekali masyarakat yang terjebak dengan layanan keuangan non-formal yang tidak memiliki aturan jelas dan tidak terawasi pemerintah, misalnya seperti bank emok, lintah darat, investasi bodong dan sebagainya yang tentunya merugikan.
Berangkat dari hal tersebut, pemerintah mendorong adanya keuangan inklusif yang bisa menjamin masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan formal sehingga bisa mendorong kehidupan ekonomi yang lebih baik.
Definisi
Keuangan inklusif adalah kondisi dimana semua orang yang sudah dewasa atau sudah memasuki usia produktif mempunyai akses ke layanan keuangan formal, entah itu perbankan ataupun layanan sejenisnya yang bersifat formal.
Dari sumber lain, Keuangan Inklusif didefinisikan juga sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki akses terhadap beragam layanan keuangan formal yang bersifat aman, lancar, bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan secara umum, keuangan secara inlusif bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, menumbuhkan ekonomi dan mewujudkan adanya kesetaraan serta tidak adanya kesenjangan antara si miskin dan si kaya.
Tujuan
Setelah disinggung secara singkat di poin sebelumnya, akses terhadap beragam layanan keuangan formal ini memiliki beragam tujuan. Diantara tujuan adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal.
- Mewujudkan masyarakat sejahtera dan memiliki kehidupan yang lebih layak.
Manfaat
Jika akses terhadap beragam layanan keuangan formal bisa diwujudkan dengan baik dan menyeluruh, maka masyarakat dan pemerintah akan memperoleh berbagai macam manfaat, diantaranya adalah:
1. Literasi Keuangan yang Meningkat
Jika masyarakat bisa mengakses produk layanan keuangan secara mudah, itu secara langsung maupun tidak langsung akan membuat masyarakat lebih melek finansial dan hal-hal yang berhubungan dengannya.
Dengan literasi keuangan masyarakat yang meningkat, mereka tidak akan gampang terjebak dengan investasi bodong, lintah darat maupun layanan sejenis lainnya yang merugikan.
2. Masyarakat Bisa Merencanakan Keuangan
Salah satu kelemahan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah lemahnya dalam melakukan perencanaan keuangan.
Akibatnya, seseorang bisa saja suatu waktu memiliki uang yang sangat banyak, namun, dalam beberapa tahun ke depan uang tersebut habis tidak berbekas.
Hadir akses terhadap beragam layanan keuangan formal untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya investasi, dana pendidikan, dana pensiun, tabungan masa depan dan lain sebagainya.
3. Pemerataan Ekonomi
Pemerintah sering mengucurkan program-program yang bisa membantu masyarakat seperti bantuan sosial dan permodalan usaha melalui perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.
Diharapkan dari tercapainya akses terhadap beragam layanan keuangan formal, masyarakat di seluruh Indonesia termasuk di daerah pelosok dapat menikmati bantuan-bantuan tersebut secara rata dan tidak hanya terpusat pada warga perkotaan saja.
4. Ekonomi Negara Meningkat
Adanya akses terhadap layanan keuangan formal secara langsung akan menumbuhkan produksi dalam negeri, hal ini tentu akan berimbas pada keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Selain itu, pemasukan negara baik melalui pajak maupun sektor lainnya bisa lebih meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Cara Mencapai Keuangan Inklusif
Setelah mengetahui manfaatnya, hal selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah dan lembaga keuangan adalah memikirkan bagaimana cara mencapai kondisi tersebut.
Secara umum, akses terhadap beragam layanan keuangan formal bisa dicapai dengan berbagai cara, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pemetaan Informasi Keuangan
Pemerintah perlu mengetahui kondisi masyarakat, sektor mana saja atau masyarakat daerah mana saja yang memerlukan edukasi tentang layanan keuangan dari pemerintah secara berlebih.
Dengan pemetaan seperti itu, pemerintah nantinya bisa lebih fokus dan memiliki prioritas ketika melakukan program-program yang berkaitan dengan akses layanan keuangan formal.
2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank dan layanan keuangan lainnya bisa mengganggu tercapainya akses terhadap beragam layanan keuangan formal.
Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan konsumen, diantaranya adalah dengan menjamin keamanan transaksi masyarakat ataupun membantu masyarakat ketika menghadapi suatu masalah besar dengan layanan tertentu.
Misalnya seperti jika ada nasabah bank yang dirugikan, pemerintah lewat lembaga terkait harus campur tangan membantu masyarakat agar kepercayaan masyarakat umum terhadap perbankan tetap tinggi.
3. Edukasi Finansial
Cara terbaik untuk mencapainya adalah memberikan edukasi finansial kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pelajar.
Disini pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu bisa memberikan edukasi secara langsung dengan turun ke sekolah-sekolah maupun kampus.
Selain itu, pemerintah bisa juga memberikan informasi via saluran-saluran digital seperti website, media sosial ataupun video youtube.
4. Pemanfaatan Teknologi Keuangan
Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk semakin berani bertransaksi menggunakan layanan teknologi digital seperti misalnya QRIS ataupun aplikasi-aplikasi dompet digital.
5. Membuat Gerakan Terpadu
Cara lain yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan lainnya adalah dengan membuat gerakan terpadu yang disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat, misalnya seperti gerakan satu pelajar satu rekening.
Upaya Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan akses terhadap beragam layanan keuangan formal pada seluruh lapisan masyarakat, diantaranya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Adapun, upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan antara lain sebagai berikut :
- Perluasan program bansos non-tunai.
- Menyusun peta akses layanan keuangan.
- Mengimplementasikan gerakan program Simpanan Pelajar yang memungkinkan setiap pelajar memiliki seminimalnya satu rekening perbankan.
- Penyaluran bantuan pemerintah lewat perbankan.
- Pendirian BTS dan infrastruktur teknologi lainnya di daerah-daerah tertinggal.
Selain yang tertera di atas, pemerintah juga sering mensosialisasikan dan menggalakan program-program yang berkaitan dengan pembayaran dengan cara non-tunai.
Misalnya seperti pembayaran tol dengan menggunakan uang elektronik menggantikan pembayaran tunai yang konvensional.
Dari sisi lembaga keuangan seperti perbankan, kemudahan pendaftaran nasabah juga dilakukan agar semakin banyak orang menggunakan layanan perbankan.
Kini, calon nasabah dimungkinkan untuk mendaftar menjadi nasabah bank secara online tanpa harus pergi ke bank secara langsung.
Hal ini secara tidak langsung mendorong akses terhadap beragam layanan keuangan formal di masyarakat Indonesia karena semakin banyaknya orang yang tertarik memiliki rekening di perbankan.
Penutup
Demikian penjelasan tentang keuangan inklusif, mulai dari definisi, tujuan, manfaat serta upaya pemerintah untuk meningkatkannya.
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan inklusif sangat penting untuk membantu masyarakat agar lebih melek teknologi dan hal-hal yang berhubungan dengan layanan keuangan formal.
Dengan adanya akses terhadap beragam layanan keuangan formal, masyarakat diharapkan tidak terjebak dengan lintah darat, investasi bodong dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan kehidupan masyarakat secara umum.
Dalam cakupan yang lebih besar, adanya akses terhadap layanan keuangan formal yang aman ini bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang nantinya juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.
